Selamatkan KRD Kelas Ekonomi (K3)

Disponsori Oleh : Arief Pulsa On KRD Ekonomi

KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3)

Judul artikel Korps KRD Bandung Raya kali ini mungkin tepat. Kekhawatiran masyarakat yang aktifitas rutin sehari - harinya ditunjang dengan KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3) semakin meluas. Bukan hanya pedagang asongan yang "menumpang" hidup untuk berusaha mencari nafkah saja, tetapi masyarakat umum sebagai pengguna KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3) pun ikut bersuara dan simpatik dengan isu yang entah darimana datangnya. Isu tersebut menyebutkan bahwa desember mendatang, perjalanan KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3) hanya akan melayani masyarakat sampai dengan pukul 18.00, atau dengan nomor perjalanan kereta api 317 dan 318 saja (Lihat di menu jadwal KRD). Pengguna KRD Bandung Raya yang biasa diangkut oleh  KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3) dengan nomor kereta api 319 sampai 322 akan diangkut oleh KRD Bandung Raya Kelas Bisnis (K2). Hal tersebut jelas sangat memberatkan, jika benar terealisasi desember mendatang. Mengingat, tarif KRD Bandung Raya Kelas Bisnis (K2) 8 - 10x lipat lebih mahal dari tarif KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3). Berbagai spekulasi terus berkembang terkait isu tersebut, mulai dari keterlambatan pemerintah membayarkan dana PSO (Public Service Obligation), "kebocoran" karcis, sampai dengan motif "memajukan" penghasilan dan popularitas KRD Bandung Raya Kelas Bisnis (K2).

Belajar dari "pensiunnya"Kereta Api Lokal Cianjur - Padalarang - Ciroyom

KA Lokal Cianjur yang telah "pensiun"

Beberapa bulan ke belakang, April tepatnya, kereta api lokal relasi Ciroyom - Padalarang - Cianjur telah "pensiun" dari peredaran. Awalnya, keberangkatan dan tujuan akhir kereta api ini digeser dari Stasiun Ciroyom ke Stasiun Padalarang. Kini, berubah menjadi kereta api lokal cianjur kelas bisnis (K2) relasi Stasiun Padalarang - Stasiun Cianjur dengan tarif Rp. 10.000.- Tarif tersebut berpengaruh dengan merosotnya okupansi penumpang di kereta api lokal tersebut. Jika dahulu dapat mengangkut sampai 300 orang dalam satu perjalanan, kini hanya 30 - 50 penumpang saja. Faktor utamanya adalah tarif yang dibebankan adalah non subsidi, alias Non PSO. Sementara itu, sebagian besar pengguna kereta api tersebut adalah kalangan menengah kebawah. Sehingga, banyak penumpang yang "terpaksa" mengencangkan ikat pinggang untuk dapat melakukan aktifitas seperti biasa dengan ditunjang kereta api lokal cianjuran. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kereta apilah yang lebih efisien dalam efektifitas waktu tempuh perjalanan dibandingkan moda transportasi lainnya. Tetapi sayang, kereta api kini kurang berpihak terhadap masyarakat kecil. Padahal, sejarah (nilai historis) membuktikan bahwa rakyat kecilah yang telah berjasa membangun infrastruktur sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang, sehingga kereta api yang notabene merupakan warisan leluhur kita harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan komersialisasi yang menguntungkan sebagian kelompok atau orang. 

Kekhawatiran itulah yang dirasakan sebagian besar anggota dan simpatisan Korps KRD Bandung Raya, mengingat KRD Bandung Raya Kelas Ekonomi (K3) adalah transportasi utama masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya dengan tarif yang sangat terjangkau. Untuk itu, Korps KRD Bandung Raya menghimbau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung untuk mempertimbangkan kembali, jika keberadaan isu tersebut benar adanya. Jika isu tersebut hanyalah isapan jempol belaka, maka segeralah lakukan klarifikasi agar anggota dan simpatisan Korps KRD Bandung Raya tidak "galau" dengan isu - isu tersebut. (*)